Wabup Buka Workshop Advokasi Persiapan Akreditasi Puskemas Kabupaten Asahan

 

SIARAN PERS

SETDAKAB ASAHAN

NOMOR           : 369/HUMAS/XII/SP/2016

TANGGAL        : 8 DESEMBER 2016

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Asahan, H Surya BSc membuka kegiatan workshop advokasi persiapan akreditasi puskemas kabupaten Asahan, Kamis, 8 Desember 2016 di Hotel Sabty Garden Kisaran.

Amanat Bupati Asahan yang dibacakan Wabup menjelasakan bahwa nawacita Presiden adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan tiga dimensi pembangunan dan kesehatan merupakan prioritas dalam strategi pembangunan Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat peratama (FKTP), khususnya Puskesmas harus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan. Maka untuk upaya perbaikan mutu dan pelayanan perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan mengunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.

Akreditasi kata Wabup adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetepakan oleh Menteri setelah dinilai fasilitas kesehatan tingkat peratama (FKTP) telah memenuhi standar akreditasi.

Selain merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan puskemas, akreditasi juga merupakan persyaratan bagi FKTP yang akan bekerjasama dengan BPJS.

“ Mari kita bersam-sama satukan persepsi dan komitmen untuk mengakreditasi puskemas Asahan dalam bentuk penandatngan komitmen bersama sehingga puskemas Asahan dapat terakreditasi,” kata Wabup.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr Aris Yudhariansyah merencanakan ada delapan puskemas Kabupaten Asahan bakal terakreditasi tahun 2017. Yakni  Puskemas Gambir Baru, Sidodadi, Pulau Rakyat Aek Songsongan, Bp AMndoge, Aek Loba, Simpang Empat dan Puskemas Aek Ledong “  Rencanaya puskemas tersebut akan disurveytahun 2017,” kata Kadis.

Untuk mendukung akreditasi puskemas, Kadis menyebutkan ada sejumlah tahapn yang akan dilalui, diantaranya dukungan dari lintas sektor SKPD terkait dengan penerbitan izin operasional puskemas, pemenuhan dokter umum, dokter gigi, perawat, analis, asisten apoteker maupun tenaga kesehatn lainya.(HUMAS-1)